MediaPerawat.id, LHOKSEUMAWE – Puluhan tenaga kesehatan honorer dan tenaga harian lepas (THL) di Kota Lhokseumawe menemui anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh, Sudirman. Mereka meminta solusi terkait penerimaan tenaga honorer.
Permintaan itu disampaikan mengingat Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe sedang melakukan penyeleksian terhadap tenaga kesehatan atau pengurangan jumlah tenaga honorer di daerah setempat.
Salah seorang tenaga kesehatan berstatus PNS, Amna mewakili tenaga honorer dan THL mengatakan, adanya kebijakan itu berdampak terhadap layanan Puskesmas. Sebab, para THL ke depan tidak mendapat intensif. “Padahal tidak lama lagi akan menyambut puasa dan idul fitri,” kata Amna, dilansir dari AJNN. (Sabtu 4 Maret 2023).
Baca Juga : Bahas Soal Kesejahteran Perawat, DPD PPNI Kota Aceh Melakukan Audiensi Bersama DPRK Banda Aceh
Sementara itu, salah seorang tenaga kesehatan honorer, Riana mengatakan, sangat diharapkan agar tenaga honorer yang telah mengabdi selama 20 tahun diprioritaskan.
Selain itu, para tenaga honorer yang telah lama mengabdi tersebut tidak lagi diuji, melainkan diangkat menjadi honor daerah. “Bahkan, mereka siap untuk tidak digaji tahun depan, tetapi mendapat SK tahun mendatang,” ujar Riana Riana
Menambahkan, jika honorer golongan K-2 masih tersisa 20 orang, dan mereka sangat diharapkan agar diprioritaskan dan dihargai. Terlebih sudah sering melakukan mediasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), akan tetapi tidak mendapat kepastian.
Adapun anggota DPD RI asal Aceh mengatakan, tujuan nakes menemuinya adalah untuk menyampaikan aspirasi terkait kebijakan penerimaan tenaga honorer yang diberlakukan Pemko Lhokseumawe. “Dan mengenai honorer K-2 mestinya telah selesai, tetapi ternyata masih ada tersisa. Ini mesti menjadi perhatian pemerintah untuk dituntaskan,” kata Haji Uma.
Baca Juga : Pj WaliKota Banda Aceh : Saya Berharap Honorer Perawat Tidak Diberhentikan
Dalam pertemuan tersebut terdiri dari dari dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan pembantu administrasi dilingkup instansi kesehatan. Sementara itu, pertemuan tersebut bersifat sebagai media untuk mendengarkan dan menyerap aspirasi serta upaya bersama dalam mencarikan solusi atas masalah yang sedang dihadapi para tenaga honorer dan THL kesehatan.
“Mewakili rakyat dan daerah, kapasitas saya untuk menerima aspirasi dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan serta mengikuti ketentuan yang ada,” ujarnya dikatakan Haji Uma, namun dalam hal ini akan terus berupaya semaksimal mungkin guna dapat membantu memperjuangkan aspirasi para nakes.
“Saya berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi dari Ibu dan Bapak semua sesuai dengan kapasitas dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini saya juga menyarankan agar menjaga soliditas dan persatuan gerakan advokasi ini,” pungkasnya.
