Jakarta – Forum Komunikasi Honorer Nakes dan non nakes (FKHN) kab tasikmalaya di dampingi oleh komisi IV DPRD kab tasikmalaya, serta dinas kesehatan kab tasikmalaya membuka komunikasi dengan pemerintah terkait nasib nakes kedepanya, Usai melakukan audiensi dengan direktorat jendral kesehatan indonesia.
Hal itu disampaikan perwakilan Forum Komunikasi Honorer Nakes non nakes (FKHN) kab tasikmalaya, Rudi hartono, Selasa (08/08/22). Menurut dia, pemerintah melalui Menpan RB di 2023 memastikan sudah tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah, karena hanya akan ada ASN maupun tenaga P3K.
Rudi berharap kedepannya, pemerintah mengutamakan pengangkatan honorer yang sudah lama mengabdi melalui tahapan seleksi.
Baca juga : Ribuan Nakes Honorer Datangi Kantor Bupati Tasikmalaya, Minta Diangkat Jadi PPPK
“Permintaan kita, FKHN kab tasikmalya khususnya, kita meminta keterbukan data yang sudah masuk data base KEMENKES melalui Aplikasi SISDMK (sistem informasi sumber daya manusia kesehatan), terusnya minta adanya afirmasi. Jadi afirmasi pengangkatan untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi, selain itu juga yang pasti menegaskan supaya Mohon tidak ada pemutusan hubungan kerja di 2023 akibat kebijakan kemenpan RB, akan tetapi kami mohon adanya penataan sistem pada SDM nakes dan non nakes yang lebih baik ” tegasnya.
Untuk langkah selanjutnya, pihaknya akan terus mengupayakan komunikasi terhadap semua pemangku kepentingan. Baik itu Menpan RB, Menkes maupun dengan komisi 9 DPR Bahkan ke prisedien RI.
Ditanya terkait hasil pertemuan dengan Kemenkes, rudi mengatakan, mereka lebih memberikan support dan akan segera mengusulkan.
“Tadi melalui ibu Dirjen Kemenkes, beliau support kita dengan adanya gerakan FKHN kab tasikmalaya serta membawa data analisis permasalahan kesehatan yang ada di kab tasikmalaya khususnya umum nya yang ada d indonesia” sebutnya.
