Mediaperawat.id – Dewan Pengurus Nasional (DPN) Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non Nakes atau FKHN Indonesia Melakukan audiensi dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) Ir. Budi Gunadi Sadikin bersama jajaran pejabat kemenkes lainnya di gedung Kementerian Kesehatan RI pada Rabu (06/03/2024), Kuningan, Jakarta Selatan
DPN FKHN melalui Ketua Umum, Sepri latifan menyampaikan beberapa poin pertemuan audiensi diantaranya kejelasan status honorer yang belum terakomodir dalam pengangkatan PPPK, pengawalan nasib formasi serta kuota Nakes PPPK untuk tahun 2024 yang berada dibawah pengawasan lembaga Kementrian Kesehatan di Indonesia
“Pada kesempatan ini, kami dari FKHN mengucapkan terimakasih kepada Pak Menkes yang sudah menerima kami untuk beraudiensi langsung, namun perlu kami sampaikan bahwa kami hadir sebagai Forum FKHN untuk mengakomodir status kesejahteraan Nakes/ Non Nakes baik untuk pengangkatan menjadi ASN (PPPK) maupun lainnya karena masih sangat banyak keluh kesah teman-teman sejawat di daerah yang perlu dilihat dan diperhatikan oleh Menkes” ungkapnya.
Selain itu, Bidan Rini (Seretaris FKHN DPW Jawa Timur) yang hadir juga menyinggung begitu banyak nakes yang bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela) dengan bayaran tidak layak dan bahkan tidak sepeserpun oleh pemda daerah
“Izin pak Menteri, kami di daerah bekerja sebagai nakes TKS (Tenaga Suka Rela) jauh dari kata sejahtera, bahkan sepeserpun kami kadang tidak dibayar namun demi orang tua dan pengabdian sumpah profesi kami masih bertahan, harapan kedepan ada sebuah kebijakan untuk kesejahteraan, kami tidak tahu kemana harus mengadu, sebagai bapak Kami di Kemenkes mungkin sangat bisa membatu hal ini”.
Selanjutnya perwakilan Non-Nakes, Edi Wibowo juga menyampaikan terkait tingkat pendidikan yang ada di Pelayanan kesehatan yang belum sesuai dengan status kesejahteraannya
“Izin pak Menteri saya mewakili dari Non-Nakes, bagaimana nasib kami di Pelayanan kesehatan yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat pendidikan (D3/S1) apakah ini akan berpengaruh dalam kuota yang nantinya dijadikan sebagai pertimbangan PPPK” imbuh Edi.
Menteri Kesehatan mengatakan tidak mudah masuk ke ranah aturan pemda karena itu sangat substansi, Kemenkes hanya menghimbau dan memberikan pengarahan agar nakes di tiap-tiap daerah didata sesuai masa kerja dan statusnya agar bisa dimasukan kuota dalam pengangkatan PPPK terutama tahun 2024 ini
“Karena permasalahan dan kesanggupan ditiap-tiap tingkat daerah beda-beda maka tidak mudah kita masuk ke aturan tiap-tiap daerah, kita menghimbau dan berupaya kepada pimpinan daerah baik Bupati/ Walikota/ Gubernur untuk mengirimkan datanya sesuai formasi yang dibutuhkan untuk diajukan sebagai Nakes PPPK, namun dari pemda sangat sedikit yang mengajukan, kita pahami terkait anggaran tiap-tiap daerah yang beda-beda” Ujar Budi Gunadi Sadikin”.
Menkes, Budi menyampaikan baru tahu kalau ada tenaga kesehatan yg statusnya sebagai TKS (Tenaga Suka Rela), dia mengharapkan FKHN bisa menyiapkan data status nakes di Indonesia sebagai data pembanding yang sesuai kenyataan dilapangan untuk kita berkoordinasi dan mengajukan kepada Kemenpan-RB untuk dipertimbangkan
“jujur saya baru tahu kalau nakes itu ada yg bekerja sebagai TKS (Tenaga Suka Rela), tolong staf dicatat apa yang disampaikan tadi, dan harapan saya dari FKHN ini bisa mengirim data nakes yang bekerja di Seluruh Indonesia untuk kita sandingkan dengan data yang kita miliki selama ini, karena selama ini kita banyak mendapatkan data dari tiap daerah yang kadang jauh beda (tidak sesuai), sehingga nanti kami dari Kemenkes bisa menyampaikan hal ini ke Kemenpan-RB sebagai pengatur data nakes untuk diajukan sebagai PPPK”, jelasnya.
Menanggapi persoalan non nakes, budi menyampaikan tidak ada masalah dalam hal ini, nanti bisa masuk dari ranah formasi lain yg sesuai seperti yang disampaikan
Baca Juga : Gelar Aksi di Depan Istana, Ribuan Masa FKHN Tuntut Pemerintah Angkat Pekerja Fasyankes Jadi ASN
Pertemuan audiensi FKHN dengan Kemenkes RI kali ini diharapakan bisa terselesaikan beberapa permasalahan diantaranya :
- Kepastian status non ASN Fasyankes (BLUD, Honorer, Sukarela, PTT, dan nama lainnya)
- Kesejahteraan Pekerja Kesehatan (Tenaga Kesehatan dan non Tenaga Kesehatan)
- Regulasi dalam rekrutmen CASN berpihak kepada non ASN yang sudah mengabdi.
Adapun dalam Pertemuan ini dihadiri lima perwakilan dari FKHN Indonesia, diantaranya Sepri Latifan sebagai (Ketua Umum DPN FKHN Indonesia), Saharuddin sebagai (Sekretaris Jenderal DPN FKHN Indonesia), R. Edy Wibowo H. N, S.E. Sebagai (Ketua DPW FKHN Jawa Tengah), Rini Antika, S.Keb.,Bdn, sebagai (Sekretaris DPW FKHN Jawa Timur), Muhammad Akrom selaku (Ketua DPD FKHN Kab. Pringsewu Lampung) dan terakhir Hamdani, S. Kep.,Ners selaku (Ketua Bidang Media dan Informasi DPN FKHN Indonesia).
Audiensi berlangsung selama satu jam dan saling menyampaikan pandangan, kemudian ditutup dengan foto bersama dengan Kementerian kesehatan.(*)DN
