Dompu, Mediaperawat.id – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB) serentak melakukan mogok kerja pada Selasa (13/9/2022).
Aksi mogok tersebut mereka lakukan karena tidak puas dengan sikap pemerintah daerah yang enggan memperhatikan nasib para nakes.
Aksi mogok itu mereka sampaikan melalui Forum Komunikasi Honorium Nakes Non ASN (FKHN) Dompu ketika melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Dompu.
“Jika hari ini nasib kami tidak diindahkan dan tidak diperhatikan, maka secara nurani kami akan boikot seluruh Puskemas dan tidak akan ada pelayanan,” kata koordinator lapangan, Ula Aminullah.
Ula Aminullah menjelaskan, mereka merasa terzalimi oleh aturan yang diskriminatif menjelang perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Berdasar aturan tersebut, nakes sukarela dan memiliki SK Kapitasi tidak diperbolehkan untuk ikut dalam seleksi atau perekrutan.
“Kami terzalimi karena surat edaran BKD bahwa perekrutan pegawai kontrak untuk non ASN untuk mendiskriminasi kami, masa cuma yang punya SK Honda (honorarium daerah, Red) saja yang masuk kriteria. Itu membeda-bedakan kami,” tegasnya.
“Yang memiliki SK Honda tu adalah orang-orang tertentu, sementara yang sukarela dan kapitasi banyak dan sudah kerja bertahun-tahun,” sambungnya.
Dikatakannya, awalnya para tenaga kesehatan melakukan pengumpulan bahan dan dokumen yang dibutuhkan untuk perekrutan PPPK. Namun mereka dihentikan di tengah jalan karena tidak memenuhi kriteria.
BACA JUGA : Viral..!! Diduga kehabisan Cairan infus, Seorang Nakes honorer di Maberamo Raya, Papua, Infus Pasen Dengan Air Kelapa
Atas keputusan itu, mereka merasa tidak ada keadilan karena yang dibutuhkan hanya nakes yang memiliki SK Honda yang sumber gajinya dari ABPD diutamakan.
“Kami kumpulkan bahan, di tengah jalan dihentikan karena cuma yang bisa masuk itu adalah tenaga yang SK Honda yang gajinya dari APBN. Saat bekerja, kami tidak membeda-bedakan pasien dan justru kamilah yang banyak kerja. Kenapa soal ini kami dibeda-bedakan,” tegas Aminullah.
Pantauan dilokasi bahwa, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Forum Komunikasi Honorium Nakes Non ASN (FKHN) Dompu itu berlangsung pada dua tempat yakni di Kantor Bupati Dompu dan DPRD Dompu.
Ketika melakukan aksi di kantor bupati, para nakes tidak mendapatkan pernyataan dan keputusan. Sementara di kantor DPRD, para nakes yang merupakan dari bidan, perawat, rekam medis hingga apoteker itu ditemui oleh ketua DPRD Dompu.
BACA JUGA : Menkes Resmi Angkat Sumpah Anggota Konsil Keperawatan
“Kami akan berkoordinasi dan bersurat ke Kemenpan RB, kapan kami bisa hadir ke sana untuk menyampaikan aspirasi dari teman-teman tenaga kesehatan kita. Mereka yang hadir ini adalah yang tidak akan masuk dalam perekrutan,” kata ketua DPRD.(*)
