Mediaperawat.id – Masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pratama Gerbang Sehat Mahulu atau GSM sempat bingung. Sejak Rabu, 23 Maret 2022 lalu, pelayanan di rumah sakit utama di Kabupaten Mahakam Ulu itu terkesan tutup. Selain Poli Umum, bagian Pendaftaran juga disebut tidak ada pelayanan. Seperti dikutip dari kabarkubar.com
Menurut salah seorang perawat di GSM, penyebab mogok pelayanan adalah persoalan honor yang belum dibayarkan. Yaitu honor tenaga kesehatan atau Nakes dan Umum yang berstatus Tenaga Kerja Kontrak atau TKK.
“Terhitung tiga bulan belum dibayar. Kalau kami yang PNS, sudah,” ungkap wanita yang tidak mau disebut namanya pada Jumat, 25 Maret 2022.
Ia menjelaskan, mogok pelayanan berawal di bagian Poli Umum, berlanjut ke bagian Pendaftaran. Hal itu didasari honor TKK Kabupaten Mahakam Ulu yang belum diterima. Setiap TKK mendapat honor Rp5,5 juta perbulan.
Diakuinya, Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP untuk para ASN juga belum mereka terima selama tiga bulan ini. Insentif itu nilainya berbeda sesuai golongan. Untuk golongan 2D mencapai Rp2,5 juta perbulan.
“Antar golongan di kisaran Rp100 ribu sampai Rp200 ribu bedanya tiap tingkatan,” aku wanita yang telah mengabdi di GSM sejak berdiri.
Alasan kuatir dipecat, seorang TKK di GSM minta namanya tidak ditulis. “Iya, hari ini honor bulan Januari dan Februari 2022 sudah kami terima lewat rekening,” katanya.
Ia mengaku, selain honor bulanan, uang makan dan tunjangan lainnya belum dibayar kepada TKK. Beda nilai tunjangan TKK Nakes dan TKK Umum.
“Mau setahun ini kekurangan honor kami belum dibayar. TKK Nakes terima total sekitar Rp6,2 juta, termasuk untuk fungsional atau pelayanan,” ungkapnya lewat telepon.
“Kami PNS juga belum terima insentif, uang makan dan lainnya selama setahun. Teknisnya kenapa dan ada apa, kami tidak tahu,” imbuh seorang pria yang bekerja sebagai Nakes di GSM.
Menanggapinya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mahakam Ulu, Drg Agustinus Teguh Santoso memastikan honor para TKK Nakes dan Umum sudah dibayarkan. “Sudah dibayar kok hari ini tadi,” ujarnya.
BACA JUGA : Updating Data Nakes Non ASN Dalam Mendukung Rekrutmen PPPK Tahun 2022 Melalui Kebijakan Afirmatif
“GSM tidak mogok total, hanya Poli Umum. Itu pun ditangani perawatan, hanya rawat jalan yang masalah. Begitu juga Unit Gawat Darurat,” imbuhnya soal pelayanan rumah sakit berlokasi di Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun itu.
Ia menyebut sejumlah alasan membuat honor TKK terlambat dicairkan. Terutama adalah keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 dibanding tahun lalu.
Kemudian persyaratan untuk pembayaran honor TKK belum terpenuhi. Yakni SK Bupati Mahulu tentang perpanjangan SK TKK masing-masing. “SK Bupati baru keluar tanggal 15 Maret 2022 dari BKPPD (Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Daerah) Mahulu,” jelasnya.
Mengapa terlambat, Teguh menegaskan telah menyampaikan usulan perpanjangan SK TKK pada Januari 2022 lalu. Namun baru diterbitkan pada 15 Maret 2022. “Kami tidak tahu kendala di BKPP. Ketika kami menanyakan gaji, ditolak karena harus melampirkan SK dari BKPP tahun 2022,” katanya.
Begitu menerima perpanjangan SK TKK, Diskes Mahulu telah membuat perintah penggajian ke Badan Keuangan Dan Aset Daerah Mahulu. Kemudian BKAD meminta untuk memasukkan data lewat dalam jaringan atau online untuk penerima gaji.
Harus memasukkan sejumlah data. Seperti Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Registrasi TKK, alamat, tempat dan tanggal lahir, termasuk nomor rekening bank. “Harus di-input satu persatu. Kami minta pakai manual dulu, kasihan teman-teman belum gajian. Kalau harus online, bisa dua minggu baru selesai,” jelasnya.
Sejak Rabu mulai ada pemogokan pelayanan, Teguh mengaku telah melakukan negosiasi. Para TKK bersama pihak Diskes Mahulu pun mendatangi BKAD Mahulu. Alasan data belum selesai dimasukkan diterima sebagai jawaban.
“Kami negosiasi agar jadi prioritas pembayaran, sambil data tetap di-input. Kemudian kami tanya bisa cair, katanya Jumat ini. Makanya tadi saya suruh dicek, sudah keluar SP2D, langsung ditransfer, sudah cair,” ujarnya.
Dokter yang lama bertugas di RS Harapan Insan Sendawar di Kabupaten Kutai Barat ini mengakui persoalan ini menyangkut semua TKK Diskes Mahulu. Termasuk di tiap Puskesmas.
Intinya ada pada SK Bupati Mahulu yang diterbitkan lewat BKPPD Mahulu. Jika ASN, tidak masalah. “Kita upayakan kebijakan dari atas, ada Sekda juga. Bagaimana teman-teman bisa segera gajian, karena sudah lama,” pungkas pria asal Blora, Jawa Timur ini. #Sonny Lee Hutagalung.(kabarkubar.com)
