Mediaperawat.id, MERAUKE – Bupati Merauke Romanus Mbaraka menemui langsung para Honorer Tenaga Kesehatan (Nakes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Merauke pasca aksi unjuk rasa yang digelar oleh nakes pada 19 Desember lalu.
Kunjungan Romanus ke RSUD untuk mendengar langsung persoalan yang dikeluhkan para honorer dan menyampaikan secara langsung solusi yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah Merauke. Kamis (5/1/2023).
Saat ditemui Romanus, seperti yang dilansir Tribun Papua bahwa tenaga honorer nakes menyampaikan persoalan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan saat unjuk rasa 19 Desember 2022 lalu.
Adapun sejumlah tuntutan nakes antara lain insentif Covid tahun 2021, insentif jasa medis, BPJS Kesehatan yang belum dibayar, belum ada BPJS Ketenagakerjaan serta insentif pelayanan pasien dengan Kartu Papua Sehat (KPS).
Baca juga : Diduga Belum Ada Kejelasan, FKTKNSI Meminta Kejelasan Tentang Nasib Nusantara Sehat Tahun 2023
“Kami belum dapat insentif Covid 2021, informasinya dana tersebut tidak dianggarkan, kami juga tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan sedangkan pekerjaan kami cukup beresiko,” ujar Melda, salah seorang honorer nakes di hadapan Bupati Merauke.
Usai melakukan pertemuan, Romanus mengatakan persoalan insentif jasa medis dan BPJS Kesehatan nakes tersebut pasti akan dibayarkan.
Hanya saat ini, kata Romanus, pembayaran belum bisa dilakukan karena belum melalui audit internal yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Papua.
“BPJS itu ada duitnya, cuma perlu audit internal dulu baru nanti dibayar karena mereka ada over pembayaran pada tahun tahun sebelumnya, sehingga perlu dihitung dulu baru diselesaikan,” kata Romanus.
“Sebenarnya insentif mereka itu tersedia dan pasti akan dibayar,” tambah Romanus.
Namun, Romanus belum bisa memastikan terkait pembayaran insentif Covid 19 dan Insentif pelayanan Pasien dengan Kartu Papua Sehat (KPS).
Menurut Romanus, insentif Covid 19 tahun 2021 masih perlu dievaluasi terlebih dahulu, pasalnya saat itu dirinya belum dilantik sebagai Bupati terpilih saat pengajuan anggaran tahun 2020 untuk belanja tahun 2021.
“Ini persoalannya saat itu (Insentif Covid 19 tahun 2021) tidak dianggarkan pada pembahasan 2020, tapi nanti kita coba lihat, kita evaluasi dan cek satu persatu ,” jelas Romanus.
Sementara terkait insentif pelayanan Pasien dengan Kartu Papua Sehat (KPS), Romanus mengatakan belum bisa memastikan pembayaran insentif tersebut, karena terkendala pada dana otsus.
“Lalu masalah KPS, ini juga kan karena tergantung di otsus, karena begitu pemekaran dana otsus sudah dibagi habis, ke kabupaten kabupaten pemekaran yang ada di provinsi baru, sementara pemerintahan provinsi belum berjalan untuk itu,” pungkas Romanus.
Sumber : Tribun Papua
