Apa Sebenarnya “Jenis Kelamin” Rumah Sakit Pemerintah? Kalau rumah sakit pemerintah tidak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), lalu apa untungnya bagi pemerintah?
Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya menyimpan sebuah paradoks besar dalam cara kita memandang pelayanan kesehatan. Selama ini, keberhasilan rumah sakit pemerintah sering kali diukur dari besarnya pendapatan yang dihasilkan, kemampuan menutup biaya operasional, atau bahkan kontribusinya terhadap PAD.
Semakin besar surplus keuangannya, semakin dianggap berhasil pengelolaannya. Cara berpikir ini tampak masuk akal di permukaan. Namun sebelum bertanya berapa banyak uang yang dihasilkan rumah sakit, kita perlu mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar yakni untuk apa sebenarnya negara mendirikan rumah sakit pemerintah? Sebab jawaban atas pertanyaan inilah yang akan menentukan bagaimana kita seharusnya menilai keberhasilannya.
Ketika Kita Salah Menggunakan Kacamata
Kesalahan terbesar dalam perdebatan mengenai rumah sakit pemerintah bukan terletak pada pembahasan tentang defisit, efisiensi, atau BLUD, melainkan pada cara berpikir yang kita gunakan sejak awal. Tanpa disadari, kita menilai institusi pelayanan publik menggunakan logika perusahaan. Dalam dunia bisnis, laba merupakan tujuan utama organisasi. Seluruh strategi, inovasi, dan investasi diarahkan untuk menciptakan keuntungan finansial bagi pemilik modal.
Tetapi negara bukanlah perusahaan, dan rumah sakit pemerintah bukanlah unit bisnis. Ia adalah instrumen negara yang dibentuk untuk memenuhi hak dasar warga negara atas kesehatan. Ketika dua institusi yang memiliki tujuan berbeda dinilai dengan indikator yang sama, maka kesalahan kebijakan sebenarnya telah dimulai bahkan sebelum keputusan apa pun diambil.
Rumah Sakit sebagai Wajah Kehadiran Negara
Setiap negara memiliki instrumen untuk menjalankan fungsi-fungsi dasarnya. Sekolah negeri dibangun agar setiap anak memperoleh kesempatan belajar tanpa dibatasi kemampuan ekonomi keluarganya. Kepolisian dibentuk untuk menjamin keamanan publik, bukan untuk menghasilkan laba. Jalan raya, bendungan, taman kota, dan berbagai infrastruktur publik juga tidak pernah dinilai berhasil berdasarkan besarnya keuntungan yang masuk ke kas negara.
Nilainya terletak pada manfaat yang diciptakan bagi masyarakat. Rumah sakit pemerintah berada dalam kategori yang sama. Ia merupakan salah satu bentuk paling nyata dari kehadiran negara dalam melindungi kehidupan warganya. Ketika seseorang datang ke rumah sakit pemerintah, ia bukan sedang membeli belas kasihan negara, melainkan sedang menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.
Pergeseran yang Terjadi Tanpa Kita Sadari
Ironisnya, dalam beberapa dekade terakhir, identitas rumah sakit pemerintah mulai mengalami pergeseran yang sangat halus. Pergeseran ini tidak terjadi melalui perubahan besar dalam konstitusi ataupun deklarasi politik yang terbuka, melainkan melalui perubahan cara kita mengukur keberhasilan organisasi.
Rumah sakit mulai dipuji ketika pendapatannya meningkat, dianggap sehat ketika mampu menghasilkan surplus, dan dipandang berhasil ketika mampu mengurangi ketergantungan terhadap APBD.
Perlahan tetapi pasti, indikator finansial bergeser dari sekadar alat evaluasi menjadi penentu arah organisasi. Pergeseran inilah yang sesungguhnya lebih berbahaya daripada sekadar perubahan struktur birokrasi, karena ia mengubah cara berpikir seluruh orang yang bekerja di dalam sistem.
BLUD: Ketika Fleksibilitas Berubah Menjadi Orientasi
Dalam konteks itulah penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) perlu dipahami secara lebih utuh. Pada dasarnya, BLUD lahir dengan tujuan yang baik, yakni memberikan fleksibilitas kepada rumah sakit pemerintah agar mampu merespons kebutuhan pelayanan secara lebih cepat, efisien, dan profesional.
Rumah sakit memang tidak mungkin memberikan pelayanan optimal jika setiap pembelian obat, perbaikan alat kesehatan, atau pengelolaan sumber daya manusia harus melewati prosedur birokrasi yang panjang. Masalahnya muncul ketika fleksibilitas tersebut perlahan diterjemahkan sebagai tuntutan untuk semakin mandiri secara finansial, menghasilkan surplus, bahkan menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
Pada titik inilah terjadi pembalikan logika, pendapatan yang semula hanyalah alat untuk menunjang pelayanan mulai diposisikan sebagai tujuan yang harus dicapai.
Ketika Indikator Mengubah Perilaku
Dalam ilmu administrasi publik terdapat sebuah prinsip sederhana tetapi sangat penting yaitu organisasi akan bergerak mengikuti apa yang diukur. Ketika indikator keberhasilan berubah, perilaku organisasi pun ikut berubah. Jika rumah sakit dinilai dari kualitas pelayanan, maka seluruh energi akan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan. Namun jika rumah sakit dinilai dari besarnya pendapatan, maka secara perlahan seluruh strategi organisasi akan bergerak menuju pencapaian target finansial.
Investasi akan lebih mudah mengalir ke layanan yang menghasilkan pendapatan tinggi, produktivitas tenaga kesehatan akan lebih sering diukur melalui nilai klaim atau jumlah tindakan, dan keberhasilan manajemen akan lebih cepat diapresiasi ketika laporan keuangannya membaik. Perubahan ini tidak memerlukan niat buruk dari siapa pun. Ia terjadi karena sistem secara perlahan mengajarkan organisasi tentang apa yang dianggap paling penting untuk dikejar.
Persoalannya Bukan Sekadar Soal Manajemen
Pada titik inilah kita mulai menyadari bahwa persoalan rumah sakit pemerintah sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar tata kelola keuangan atau efisiensi birokrasi. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya bagaimana rumah sakit dikelola, tetapi bagaimana negara memaknai kesehatan itu sendiri. Apakah kesehatan dipandang sebagai komoditas ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan finansial, atau sebagai hak dasar warga negara yang harus dijamin keberlangsungannya?
Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan seluruh desain kebijakan kesehatan, mulai dari cara menyusun anggaran, menetapkan indikator kinerja, hingga mendefinisikan keberhasilan rumah sakit pemerintah. Karena itu, sebelum berbicara tentang laba atau PAD, kita perlu terlebih dahulu memahami bagaimana ilmu pengetahuan memandang nilai ekonomi dari kesehatan.
Kesehatan Adalah Investasi, Bukan Beban Anggaran
Dalam teori human capital, Theodore Schultz dan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan dan kesehatan bukanlah pengeluaran konsumtif yang mengurangi kekayaan negara, melainkan investasi yang meningkatkan kualitas manusia sebagai aset pembangunan.
Negara yang membangun sekolah sedang berinvestasi pada kemampuan berpikir warganya. Negara yang membangun rumah sakit sedang berinvestasi pada kemampuan mereka untuk hidup sehat, bekerja, berinovasi, dan menghasilkan nilai ekonomi.
Dengan demikian, anggaran kesehatan seharusnya dipahami sebagai capital expenditure bagi pembangunan manusia, bukan sekadar current expenditure yang harus ditekan agar neraca keuangan terlihat lebih baik. Cara pandang ini mengubah pertanyaan dari berapa biaya yang dikeluarkan negara menjadi berapa nilai yang akan dihasilkan masyarakat setelah investasi tersebut diberikan.
Rumah Sakit Tidak Memproduksi Uang, Melainkan Modal Manusia
Pemikiran tersebut diperdalam oleh Michael Grossman melalui Health Capital Model yang menempatkan kesehatan sebagai bentuk modal (capital good). Menurut Grossman, setiap individu memiliki stok kesehatan yang menentukan berapa lama ia mampu menjalani kehidupan secara produktif. Ketika seseorang sakit, stok modal tersebut berkurang; ketika ia pulih, modal itu dipulihkan kembali.
Dalam perspektif ini, rumah sakit pemerintah sesungguhnya bukanlah tempat memproduksi keuntungan finansial, melainkan tempat merehabilitasi modal manusia yang menjadi fondasi utama pembangunan ekonomi.
Produk utama rumah sakit bukanlah obat, ruang rawat inap, ataupun klaim BPJS. Produk utamanya adalah manusia yang kembali mampu bekerja, belajar, mengasuh keluarga, menciptakan inovasi, dan berkontribusi bagi masyarakat. Rumah sakit publik karena itu lebih tepat dipahami sebagai pabrik modal manusia, bukan sebagai mesin pencetak laba.
Ketika Berbagai Disiplin Ilmu Bertemu pada Kesimpulan yang Sama
Menariknya, kesimpulan tersebut tidak hanya datang dari ilmu ekonomi. Dalam filsafat politik, John Rawls menegaskan bahwa institusi publik harus dirancang untuk melindungi mereka yang paling rentan agar setiap warga memiliki kesempatan yang adil menjalani kehidupan yang bermartabat.
Amartya Sen kemudian memperluas gagasan itu melalui pendekatan capability, yaitu bahwa pembangunan sejati bukan sekadar meningkatkan pendapatan nasional, tetapi memperluas kemampuan nyata setiap orang untuk hidup, bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam masyarakat.
Dari sudut pandang sosiologi, kesehatan juga bukan sekadar urusan biologis individu, melainkan fondasi keberlangsungan kehidupan sosial. Masyarakat yang sehat memiliki produktivitas lebih tinggi, solidaritas sosial yang lebih kuat, serta ketahanan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, penyakit yang meluas tidak hanya melemahkan individu, tetapi juga keluarga, komunitas, pasar tenaga kerja, bahkan stabilitas pembangunan nasional.
Meskipun lahir dari disiplin ilmu yang berbeda, ekonomi, filsafat, sosiologi, dan kesehatan masyarakat akhirnya bertemu pada satu kesimpulan yang sama yakni rumah sakit publik dibangun untuk menghasilkan manfaat publik, bukan keuntungan korporasi.
Mengubah Cara Kita Menghitung Keuntungan Negara
Di sinilah letak kekeliruan terbesar dalam cara kita menilai rumah sakit pemerintah. Selama ini kita cenderung menghitung keuntungan negara hanya dari uang yang masuk ke kas rumah sakit atau ke kas daerah. Padahal manfaat terbesar rumah sakit publik tidak pernah berhenti di loket pembayaran.
Manfaat itu baru mulai bekerja ketika pasien pulang dalam keadaan sehat, kembali mengajar di sekolah, kembali mengolah sawah, kembali melaut, kembali membuka toko, kembali bekerja di pabrik, atau kembali menjalankan usahanya. Setiap orang yang pulih sesungguhnya membawa pulang kapasitas untuk kembali menciptakan nilai ekonomi.
Dengan kata lain, keuntungan terbesar yang diterima pemerintah bukanlah surplus operasional rumah sakit, melainkan pulihnya modal manusia yang akan terus menghasilkan produktivitas, kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi jauh setelah pasien meninggalkan ruang perawatan.
Referensi:
Arrow, K. J. (1963). Uncertainty and the welfare economics of medical care. The American Economic Review, 53(5), 941–973.
Becker, G. S. (1993). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education (3rd ed.). The University of Chicago Press.
Bloom, D. E., Canning, D., & Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: A production function approach. World Development, 32(1), 1–13. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2003.07.002
Grossman, M. (1972). On the concept of health capital and the demand for health. Journal of Political Economy, 80(2), 223–255. https://doi.org/10.1086/259880
Preker, A. S., & Harding, A. (Eds.). (2003). Innovations in health service delivery: The corporatization of public hospitals. The World Bank. https://doi.org/10.1596/0-8213-5494-8
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American Economic Review, 51(1), 1–17.
Sen, A. (1999). Development as freedom. Oxford University Press.
Suhrcke, M., McKee, M., Stuckler, D., Arce, R. S., Tsolova, S., & Mortensen, J. (2006). The contribution of health to the economy in the European Union. Public Health, 120(11), 994–1001. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.08.011
World Health Organization. (2001). Macroeconomics and health: Investing in health for economic development (Report of the Commission on Macroeconomics and Health). World Health Organization.
