Mediaperawat.id – Momentum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dalam menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Ke-XI di Bengkulu akan selalu menjadi kenangan baik bagi pengurus maupun anggota Perawat dimanapun berada.
Pelaksanaan Munas ke-XI PPNI resmi dibuka oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin pada Jumat, 9 Oktober 2026 di Hotel Mercury Bengkulu.
Pada Munas XI PPNI tahun ini Aprisunadi menjadi Ketua Steering Committee (SC), mengusung tema: Transformasi Profesi Keperawatan: Sinergi Regulasi, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum Menuju Indonesia Sehat 2045.
Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin, dalam sambutannya mengatakan lembaganya akan menjadikan aspirasi dunia keperawatan dari seluruh daerah sebagai bahan utama kebijakan nasional.
Putra daerah Bengkulu ini mengaku sempat bimbang menghadiri acara ini, namun kehadirannya justru menjadi bukti penghargaan negara terhadap peran strategis profesi Perawat.
“Merawat cita-cita kemerdekaan dulu, hari ini merawat kehidupan manusia – itulah misi mulia para Perawat. Profesi ini bukan sekadar pekerjaan teknis, melainkan pelayanan kemanusiaan yang paling dekat dengan denyut jantung masyarakat,” ucap Sultan.
Disampaikannya bahwa sejumlah persoalan krusial yang diserap dari daerah: pemerataan tenaga Perawat, kebutuhan Perawat spesialis, ketimpangan pelayanan kesehatan di daerah, hingga perlindungan hukum bagi Perawat. Dimana sepanjang 2025-2026, DPD RI telah menghimpun lebih dari 1.000 aspirasi terkait kesehatan dan keperawatan dari seluruh Indonesia.
“Kami mendengar bukan sekadar untuk hadir. Mendengar adalah awal dari perjuangan agar suara daerah menjadi kebijakan nasional,” ungkapnya.
Dikatakannya, DPD RI juga telah menyelesaikan pembahasan revisi ketiga Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan terus mendorong sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan.
Sultan berharap Munas XI PPNI tidak hanya melahirkan kepengurusan baru, tetapi juga menghasilkan terobosan nyata: akses yang lebih luas bagi daerah tertinggal, jalur spesialisasi yang terbuka, perlindungan hukum yang kuat, dan kesejahteraan yang layak bagi Perawat.
“Keberhasilan pembangunan kesehatan bukan dilihat dari berapa banyak rumah sakit dibangun, tetapi apakah masyarakat di pelosok, pulau kecil, perbatasan, dan desa merasakan kehadiran negara saat mereka butuh pelayanan,” imbuhnya.
Sementara itu dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan strategis di bidang keperawatan turut menjadi perhatian, di antaranya pemerataan tenaga perawat, kebutuhan perawat spesialis, ketimpangan pelayanan kesehatan di daerah, serta kepastian perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.
DPD RI juga mencatat telah menghimpun lebih dari 1.000 aspirasi terkait kesehatan dan keperawatan dari berbagai daerah sepanjang 2025-2026. Dimana aspirasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat dan tenaga kesehatan agar mendapat perhatian dalam perumusan kebijakannasional.
“Kami mendengar bukan sekadar untuk hadir. Mendengar adalah awal dari perjuangan agar suara daerah menjadi kebijakan nasional,” tegas Senator yang juga sarjana farmasi.
Selain menyerap aspirasi, DPD RI juga telah menyelesaikan pembahasan revisi ketiga Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta terus mendorong terwujudnya sistem jaminan kesehatan yang berkeadilan.
“Melalui Munas XI PPNI, pembahasan mengenai regulasi, kesejahteraan, pemerataan tenaga keperawatan, dan perlindungan hukum diharapkan menjadi bagian penting dalam memperkuat profesi perawat sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2045,” tutur,” imbuhnya.
Sementara itu dari hasil Munas PPNI ke XI, Sabtu malam (10/10/2026), terpilihnya Aprisunadi menjadi Ketua Umum DPP PPNI Periode(2026-2031).(Rudi/mpi).
