MediaPerawat.id,Ternate – Direktur RSUD Chasan Boesoirie Ternate, dr Alwia Assagaf, akhirnya angkat bicara terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung di bayar selama 15 bulan. Selasa(20/12/22).
Alwia mengatakan, dalam satu bulan ini, pihaknya akan intens melakukan upaya-upaya pembayaran TPP itu dengan menggunakan cara pinjaman atau cara lain.
Seperti yang dilansir Nuansamalut.com “saya minta take over (mengambil alih) dari Pemda lewat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), tetapi masukan dari BPK tidak bisa karena akan jadi temuan, sebab TPP tidak tercatat dalam utang Pemda, tetapi di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),”katanya.
“Kemarin minggu kita rapat, kira-kira peluangnya dari mana ? Karena satu bulan kisaranya pembayaran Rp 2,2 miliar dengan 800 pegawai. Nah, upaya pinjaman itulah yang di kemukakan dan sementara kita telusuri seperti apa. Pemda juga mempelajari kalau pimjaman mungkin tidak bisa besar, hanya cukup di bayar satu bulan dan saya berharap begitu karena anggaran kita suda sangat minim,”.
Menurutnya, tidak di bayarkan TPP kemungkinan pemicu anggaran tidak mencukupi sehingga menjadi utang. Karena itu , Ini yang seharusnya diselesaikan sekarang. Dari catatanya, kurang lebih 12 bulan yang lalu belum di bayar, karena 3 bulan di 2020 mereka cuti, sehingga yang di bayarkan secara keseluruhan total anggaran yang disiapkan Rp 25 miliar.
Baca Juga : Tuntut TPP Pegawai RSUD CB Datangi Kejati dan Kediaman Gubernur
“Saya paham, tuntutan teman – teman (Tenaga Kesehatan) marah karena terlalu lama mengalami hal ini. Tetapi saya tidak bisa jelaskan apa penyebabnya, nanti disampaikan langsung oleh inspektorat,” tuturnya.
Alwia menambahkan, pada 2023 Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan dikeluarkan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan masuk melekat pada dinas kesehatan. Tetapi memnag anggaranya menurun, jika berdasarkan kelas jabatan di Pemprov yang setingkat sama didalam PERGUB yang di tetapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu lebih tinggi.
“Di akhir 2022 ini anggaran di PEMDA tidak mencukupi, makanya kita cari opsi lain apakah pinjaman, saya harus minta persetujuan di BPKAD ,Dewas, Sekda dan inspektorat,” pungkasnya.
